• Bimbingan dan Konseling

  • Praktek BKLS di Pengadilan Agama

  • (PKBI) SUMATERA SELATAN

  • Lorem ipsum dolor 4

  • Lorem ipsum dolor 5

Visitors Counter

18311
TodayToday2
YesterdayYesterday40
This_WeekThis_Week116
This_MonthThis_Month543
All_DaysAll_Days18311

MiniCalendar

August 2017
SMTWTFS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

PElAYANAN KONSELING UNTUK ANAK USIA DINI

Oleh:

M.Ferdiansyah, M.Pd.,Kons

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Univ PGRI Palembang

 

ABSTRAK

 

Dewasa ini profesi bimbingan dan konseling telah semakin berkembang, hal ini dilandasi oleh niat para petugas bimbingan dan konseling untuk membantu individu atau kelompak dalam mencegah permasalahan yang akan muncul dimasa remaja serta diharapkan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki oleh individu. Pada awal sejarah perkembangan profesi bimbingan dan konseling tahun 1909 dimana pakar bimbingan dan konseling Frank Parsons cenderung fokus pada kegiatan bimbingan karir. Ini berarti bahwa bimbingan dan konseling hanya fokus melayani orang dewasa dan remaja saja, namun sering dengan lahirnya para pakar bimbingan dan konseling. Profesi bimbingan dan konseling menjadi suatu kegiatan yang mampu melayani berbagai bidang pelayanan yang terjadi di masyarakat, tidak terlepas pada anak usia dini pun menjadi sasaran dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Anak usia dini memiliki karakteristik yag berbeda dengan orang dewasa, karena anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan banyak cara dan berbeda. Sofia Hartati (2005: 8-9) menjelaskan bahwa anak usia dini memeiliki karakter sebagai berikut: 1) memiliki rasa ingin tahu yang besar, 2) merupakan pribadi yang unik, 3) suka berfantasi dan berimajinasi, 4) masa potensial untuk belajar, 5) memiliki sikap egosentris, 6)memiliki rentan daya konsentrasi yang pendek, 7) merupakan bagian dari mahluk sosial. Merujuk pada karakteristik anak usia dini tersebut maka, pelayanan bimbingan dan konseling untuk anak usia dini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mencegah munculnya permasalahan peserta didik di masa depannya.

 

 

Kata Kunci : Pelayanan, Konseling, Anak Usia Dini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.  Pendahuluan                   

            Anak usia dini adalah anak yang berada pada rentan usia 0-6 tahun (Undang-undang Sisdiknas tahun 2003) dan 0-8 tahun menurut para pakar pendidikan anak. Menurut Mansur (2005: 88) anak usia dini adalah kelompok anak yang berada dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang bersifat unik. Mereka memiliki pola pertumbuhan dan perkembangan yang khusus sesuai dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya.

            Sesuai dengan Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 pasal 1 ayat 14,  upaya pembinaan yang ditujukan bagi  anak usia 0-6 tahun tersebut dilakukan melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pendidikan anak usia dini dapat dilaksanakan melalui pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan anak usia dini jalur formal berbentuk taman kanak-kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA) dan bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur nonformal berbentuk kelompok bermain (KB), taman penitipan anak (TPA), sedangkan PAUD pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan lingkungan seperti bina keluarga balita dan posyandu yang terintegrasi PAUD atau yang kita kenal dengan satuan PAUD sejenis (SPS).

            Anak usia dini memiliki karakteristik yag berbeda dengan orang dewasa, karena anak usia dini tumbuh dan berkembang dengan banyak cara dan berbeda. Sofia Hartati (2005: 8-9) menjelaskan bahwa anak usia dini memeiliki karakter sebagai berikut: 1) memiliki rasa ingin tahu yang besar, 2) merupakan pribadi yang unik, 3) suka berfantasi dan berimajinasi, 4) masa potensial untuk belajar, 5) memiliki sikap egosentris, 6)memiliki rentan daya konsentrasi yang

pendek, 7) merupakan bagian dari mahluk sosial.

            Merujuk pada karakteristik anak usia dini tersebut oleh karena itulah pelayanan konseling untuk anak usia dini sangat diperlukan, sebagaimana kita ketahui bahwa guru BK atau konselor sekolah merupakan salah satu ujung tombak pelaksana pendidikan, yang bertugas membantu mengembangkan segenap potensi yang ada pada peserta didik seperti kecerdasan, bakat, minat dan kecendrungan umum setiap peserta didik. Merujuk pada pernyataan tersebut maka, guru BK memiliki peranan penting dalam membantu peserta didik baik di tingkat TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi agar memiliki kemampuan dalam mengembangkan setiap potensi yang terdapat di dalam dirinya.

            Keberadaan bimbingan dan konseling di lingkungan anak usia dini sangat diperlukan, karena banyak perilaku bermasalah muncul pada peserta didik saat dewasa diakibatkan oleh masa lalunya di waktu kecil. Hal ini menunjukkan bahwa masa-masa awal anak telah kecolongan dalam tindakan pencegahan terhadap muculnya perilaku bermasalah dimasa depan, dengan memperhatikan permasalahan tersebut maka pelayanan konseling untuk anak usia dini sangat diperlukan dalam pencegahan dan pengembangan perilaku peserta didik sejak usia dini.     

           

B.  Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka, masalah yang menjadi fokus dalam kajian makalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1.   Bagaimana pentingnya pelayanan konseling untuk anak usia dini?

2.   Bagaimanakah Implikasi pelayanan konseling untuk anak usia dini terhadap perilaku anak usia dini?

 

C.   Manfaat Penulisan

            Adapun manfaat dalam penulisan makalah ini adalah ;

1.    Menambah wawasan, pengetahuan. keterampilan nilai dan sikap guru BK dan konselor  dalam menjalankan tugas profesionalnya

2.    Sebagai masukan kepada guru BK dan konselor dalam memberikan pelayanan pada anak usia dini

3.    Memperjelas langkah kerja arah pelayanan guru BK dan konselor di tingkat pendidikan anak usia dini

4.    Membantu guru BK dan konselor dalam mendapatkan referensi mengenai pelayanan konseling untuk anak usia dini

 

 

D.Pembahasan

            Anak usia dini berada pada masa emas atau  golden age, karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantikan pada masa mendatang.  Menurut  berbagai penelitian di bidang neurologi terbukti bahwa 50% kecerdasan anak terbentuk dalam kurun waktu 4 tahun pertama. Setelah anak berusia 8 tahun perkembangan otaknya mencapai 80% dan pada usia 18 tahun mencapai 100% (Slamet Suyanto, 2005: 6).

            Pada rentang usia 0-6 tahun anak sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat, sehingga diperlukan stimulasi yang tepat agar dapat tumbuh dan berkembang dengan maksimal.  Pemberian stimulasi tersebut harus diberikan melalui  lingkungan keluarga, TK, RA dan Guru BK dan konselor harus mampu memberikan pelayanan yang mampu mencegah permasalah yang akan muncul pada anak usia dini serta mampu mengembangkan segenap potensi yang ada pada anak usia dini. Adapun penulis merangkum dari berbagai sumber masalah yang sering muncul pada anak usia dini adalah:

1.    Pola pikir anak

a.    Berpikir irasional

b.    Pikiran negatif

c.    Suka menyalahkan orang lain (merasa paling benar)

d.    Malas masuk sekolah

e.    Tidak mau belajar

f.   Sulit menghapal kata dan nama benda

g.    Terlambat berpikir

h.    Pelupa

i.Memiliki rasa ingin tahu yang rendah

2.    Masalah fisik dan motorik

a.    Tangan kidal

b.    Berjalan pincang

c.    Buta, tuli dan bisu

d.    Terlalu gemuk

e.    Berambut keriting

3.    Sosial emosional

a.    Pendiam, pemalu, minder

b.    Egois

c.    Sulit berteman

d.    Bersikap kakutidak objektif

e.    Membenci guru tertentu

f.Citra diri yang negatif

4.    Moral keagamaan

a.    Anak nakal

b.    Anak yang sombong

c.    Anak yang suka berbohong

d.    Keras kepala

e.    Sulit diajak belajar beribadah.   

 

            Melihat permasalahan yang mungkin muncul pada anak usia dini tersebut, oleh sebab itu pengampu profesi konseling harus siap dengan berbagai pergeseran kerja. Senada dengan pernyataan tersebut Surya (2009) menyatakan bahwa ”Lahan kerja konseling mengalami pergeseran dari situasi isolasi kepada keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan” hal tersebut sesuai dengan pola konseling komprehensif yaitu layanan konseling mencakup semua aspek kehidupan.

            Adapun kerangka pikir pola (Spektrum) pelayanan bimbingan dan konseling, dalam membantu mengatasi permasalahan maupun dan mengembangkan potensi anak usia dini adalah sebagai berikut;

       
  Text Box: Materi Bimbingan dan Konseling,Text Box: Kegiatan Bimbingan dan Konseling 
1.	Layanan BK 
2.	Kegiatan Pendukung
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Dengan pola pelayanan tersebut maka anak usia dini diharapkan semuanya mendapatkan pelayanan dari guru BK atau konselor untuk mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya. Merujuk pada karakteristik yang dimiliki oleh anak usia dini tersebut,tampak jelas sekali bahwa anak usia dini rentan sekali menghadapi permasalahan. Oleh karena itu apabila melayani anak usia dini yang bermasalah guru BK atau konselor harus menerima anak apa adanya, memperlakukan anak dengan kasih sayang, tidak menuntut anak untuk menunjukkan perubahan perilaku dengan segara dan tidak memaksa anak untuk memenuhi keinginan guru.

            Lebih jauh dengan kepribadian guru BK atau konselor yang sabar, penuh kasih sayang, ramah, penuh kehangatan, menghargai anak, pemaaf dan empati dapat memberikan nilai plus dalam keberhasilan pelayanan konseling untuk anak usia dini.  

E.  Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1.    Melalui program kerja yang kreatif dan aplikatif guru BK dapat diharapkan dapat memberikan motivasi kepada anak usia dini menjalani proses pembelajaran dalam suasana yang dinamis, kondusif dan kompetitif dalam rangka mengembangkan kemampuan kognitif, motorik, sosial dan spritual.  

2.    Melalui program pelayanan konseling untuk anak usia dini konselor dan guru BK dapat berdiskusi dengan orangtua dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan anak, serta guru BK dan konselor dapat bekerjasama dengan guru PAUD dalam rangka memberikan permainan yang dapat mengembangkan kemampuan kognitif, sosial, spritual, motorik dan psikomotorik anak 

 

F.  Daftar Pustaka

Hartati, Sofia. 2005. Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Jakarta: Universitas Negeri Jakarta

Mansur. 2005. Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Bandung: Pustaka Pelajar

Undang-undang Sisdiknas no. 20 tahun 2003

Surya, Mohammad. 2009. Peluang dan Tantangan Global Profesi Bimbingan dan Konseling. Makalah disampaikan dalam kuliah umum di UPI.

 

Suyanto. Slamet. 2005. Dasar-dasar Pendidikan Anak Usia Dini. Yogyakarta: Hikayat Publising

 

 

PERAN KONSELOR DALAM MASYARAKAT MULTIKULTURALISME DI SEKOLAH

Oleh:

Romadhona Noverina, S.Pd,M.Si (1)

M.Ferdiansyah, S.Pd. M.Pd.,Kons (2)

 

Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling Univ PGRI Palembang

 

ABSTRAK

Dewasa ini isu-isu keragaman budaya mempengaruhi semua siswa. Konflik antara budaya minoritas siswa asal dan budaya yang dominan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman pendidikan mereka dan sosial di sekolah. Karena efek dari rasisme dan diskriminasi begitu luas, konselor sekolah harus mempertimbangkan cara-cara untuk melipatgandakan layanan mereka dengan mengembangkan program-program untuk mencapai semua anak. Tentu saja, jika dipaksa untuk membuat pilihan karena beban kasus besar, maka konselor harus memusatkan energi mereka pada siswa yang paling berisiko untuk tidak mencapai potensi mereka, kelompok yang paling beresiko untuk kegagalan dan konsekuensi jangka panjang dari kegagalan itu. Mempromosikan multikulturalisme adalah sebuah tantangan. Tetapi juga merupakan kesempatan bagi konselor sekolah untuk terlibat dalam membantu semua siswa, apa pun warna atau status social ekonomi, untuk belajar dan untuk mencapai pendidikan dan itu bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan seorang anak.

 

Kata Kunci : Peran, Konselor, Multikulturasisme

 

 

 

 

 

 

 A.  Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beragam budaya yang berbeda-beda. Keragaman yang dimiliki Indonesia, di satu sisi adalah merupakan anugrah yang sangat berharga dan harus dilestarikan, akan tetapi keragaman ini di sisi lain diakui atau tidak adalah sebuah tantangan karena di dalamnya akan dapat menimbulkan berbagai persoalan, seperti kolusi sesama etnis, nepotisme, kemiskinan, perusakan lingkungan, separatisme, dan dan yang lebih menghawatirkan adalah akan hilangnya rasa kemanusiaan untuk menghormati hak-hak orang lain, yang merupakan bentuk nyata sebagai bagian dari multikulturalisme tersebut, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa penting adanya kesadaran multikultural.

Multikulturalisme adalah “pengakuan pluralism budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok-kelompok minoritas terintegrasi ke dalam masyarakat dan masyarakat mengakomodasi perbedaan budaya kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka diakui” (Kymlika dalam Haryatmoko, 2006). Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, Moh. Surya (2006) mengetengahkan tentang tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat bhinneka tunggal ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Oleh karena itu konselor sebagai pengampu pelayanan konseling diharapkan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang luas dalam memberikan pelayanan dalam keberagaman masyarakat sekolah.

B.  Permasalahan Penelitian

            Permasalahan yang dikaji dalam makalah ini adalah Bagaimana peranan konselor dalam menghadapi masyarakat yang multikultural?

 

C.Tujuan Penulisan

            Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk mengkaji dan memahami peranan konselor dalam menghadapi masyarakat yang multikultural.

 

D.   Metodologi

            Metodologi penelitian ini menggunakan penelitian berbasis studi literature pustaka yang dilakukan dengan mengkaji dan menggali berbagai teori dan praksis melalui literature mulai dari buku, jurnal ilmiah, internet, pengalaman peneliti dan berbagai data serta fakta di dalam masyarakat.

 

E.    Hasil dan Pembahasan

            Indonesia termasuk Negara besar di kawasan Asia Tenggara yang terdiri atas ratusan pulau memiliki beragam etnik (suku) yang hidup dan berkembang dengan tradisi serta keyakinan religius yang unik sehingga lahir corak budaya bebeda satu sama lain. Kemajemukan budaya atau multibudaya dalam pandangan postmodernisme dikenal dengan istilah multikulturalisme. Paham multikulturalisme diperkenalkan pertama kali pada tahun 1960 oleh ahli Sosiologi Kanada, yaitu Charles Hobart. Sebuah kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari kolektifitas kelompok-kelompok masyarakat yang bersifat majemuk. Dari segi etnitasnya terdapat 656 suku bangsa (Hidayat, 1997) dengan tidak kurang dari 300 jenis bahasa-bahasa daerah, dan di Irian Jaya saja lebih 200 bahasa-bahasa sukubangsa (Koentjaraningrat,1993). Penduduknya sudah mencapai 200 juta, yang menempatkan Indonesia pada urutan keempat dunia.

Tatanan dan sejarah pembentukannya memiliki arti strategik, dilihat dari geopolitik perkembangan bangsa-bangsa di dunia, khususnya Asia Tenggara. Salah sati ciri benua maritim Indonesia, lautannya mengandng sumber daya alam yang kaya. Demikian juga wilayah pesisirnya, dimana garis pentainya sepanjang 81.000 km itu beranekaragam dan sangat besar potensi budidaya laut. Geografi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar memiliki keunikan budaya, terlebih jika dikaitkan dengan letah dalam peta dunia. Karakter pluralistik itu ditambah lagi dengan perbedaan-perbedaan tipe masyarakatnya. Sesung-guhnya multikultural tersebut sebagai suatu keadaan obyektif yang dimiliki bangsa Indonesia. Tetapi kemajemukan itu tidak menghalangi keinginan untuk bersatu! Paling tidak, beberapa daerah yang tergolong “termaginalkan” untuk proses pendi-dikan masyarakatnya, adanya suatu harapan untuk berpikir maju, walaupun dengan tataran yang masih sederhana.

Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa pada tahun 1928, ikrar “Sumpah Pemuda” menegaskan tekad untuk membangun nasional Indonesia. Mereka bersumpah untuk berbangsa, bertanah air, dan berbahasa satu yaitu Indonesia. Ketika merdeka dipilihnya bentuk negara kesatuan. Kedua peristiwa sejarah ini menunjukan suatu kebutuhan yang secara sosio-politis merefleksi keberadaan watak pluralisme tersebut. Kenyataan sejarah dan sosial budaya tersebut lebih diperkuat lagi melalui ari simbol “Bhineka Tunggal Ika” yaitu “berbeda-beda dalam kesatuan” pada lambang negara Indonesia. Struktur masyarakat Indonesia sebagaimana telah kita ketahui dapat menimbulkan persoalan tentang bagaimana masyarakat Indonesia terintegrasi pada tingkat nasional. Untuk menjelaskan hal tersebut, penulis mencoba untuk menelaah kembali beberapa kharakteristik yang dapat kita kenali sebagai sifat dasar dari suatu masyarakat majemuk, sebagaimana yang dikemukakan oleh Nasikun yakni; 1) terjadinya segmentasi ke dalam bentuk kelompok-kelompok yang seringkali memiliki kebudayaan, atau lebih tepat sub-kebudayaan, yang berbeda satu sama lain; 2) memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat dasar; 3) kurang mengembangkan konsensus di antara para anggota masyarakat tentang nilai-nilai sosial yang bersifat dasar; 4) secara relatif seringkali terjadi konflik antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain; 5) secara relatif integrasi sosial tumbuh di atas paksaan (coercion) dan saling ketergantungan di dalam bidang ekonomi; serta 6) adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok-kelompok yang lain.

Dalam pandangan fungsionalisme struktural untuk mewujudkan sistem sosial itu dapat terintegrasi dari berbagai multikultural terdapat 2 landasan pokok, yakni pertama, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi di atas tumbuhnya konsensus diantara sebagian anggota masyarakat akan nilai-nilai kemasyara-katan yang bersifat fundamental. Kedua, suatu masyarakat senantiasa terintegrasi juga oleh karena berbagai anggota masyarakat sekaligus menjadi anggota dari berbagai kesatuan sosial (cross-cutting affiliations). Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi diantara suatu kesatuan sosial dengan kesatuan-kesatuan sosial yang lain segera akan dinetralisir oleh adanya masyarakat terhadap berbagai kesatuan sosial.

Pada tingkat tertentu keduanya mendasari terjadinya integrasi sosial di dalam masyarakat yang bersifat majemuk. Oleh karena tanpa keduanya suatu masyarakat bagaimanapun tidak mungkin terjadi. (Nasikun, 2000). Akan tetapi sifat-sifat masyarakat majemuk sebagaimana yang kita uraikan di atas, telah menyebabkan landasan terjadinya integrasi sosial. Dalam hal ini sedikitnya ada dua macam konflik yang mungkin dapat terjadi yakni; 1) konflik di dalam tingkatannya yang bersifat ideologis, dan 2) konflik di dalam tingkatannya yang bersifat politis. Pada tingkatan ideologis bentuk konfliknya adanya pertentangan sistem nilai yang dianut di dalam masyarakat tersebut. Sedangkan tingkatan politis bentuk konfliknya berupa pertentangan di dalam pembagian status kekuasaan, dan sumber-sumber ekonomi yang terbatas di dalam masyarakat.

Sedangkan konflik horisontal rentan terjadi ketika dalam interaksi sosial, antar kelompok yang berbeda tersebut dihinggapi semangat superrioritas. Yakni semangat yang menilai bahwa kelompok (insider) nya adalah paling benar, paling baik, paling unggul serta paling sempurna. Sementara kelompok lain (outsider) tidak lain hanyalah sebagai pelengkap (komplemeter) dalam hidup ini. Untuk itu, outsider layak untuk dihina, dilecehnya dan dipandang kurang berarti. Puncak dari semangat egosentrisme, etnostrisme, chauvisme tersebut adalah muculnya klaim-klaim kebenaran. Klaim kebenaran ini tidak lain adalah  kelainan jiwa yang disebut narsisme. Dimana seseorang atau kelompok-kelompok masyarakat menganggap bahwa  dirinya paling sempurna dibanding yang lain. Dalam relasi sosial,  gesekan klaim kebenaran  ini kemudian melahirkan standar ganda.

Bisa dibayangkan, bagaimana kelompok-kelompok yang dihingapi narsisme ini kemudian berinterasi dalam domain sosial. Maka yang muncul adalah konflik-konflik bernuansa SARA. Tidak disangsikan, sejarah bangsa telah membuktikan itu. Mulai pertengahan dekade 90-an  sampai dekade 2000-an, kita disuguhi aneka tragedi kenuansaan bernuansa SARA. Tragedi Poso, Sambas Banyuwangi, Sitobundo, Madura, serta Aceh adalah fakta yang tak terbantahkan bagaimana dalam lingkaran sosial bangsa indonesia masih kokoh semangat narsistik-egosentris. Bahkan fakta paling mutakhir adalah bergolaknya konflik bernuansa Agama di ambon. Di dalam situasi konflik akibat multikultural tersebut, pada umumnya setiap pihak yang berselisih akan berusaha mengabadikan diri dengan cara memperkokoh solidaritas di antara sesama anggotanya. Dalam kaitan dengan sejarah, ternyata para kaum penjajah sengaja mempertantangkan perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam budaya masyarakat Indonesia, sebagai upaya untuk mengikiskan persatuan dan kesatuan dari berbagai daerah. Jika tidak bersatu dan selalu dipertentangan pada demensi multikultural, maka negara penjajah akan mudah untuk mendikte bangsa Indonesia.

Dalam pengembangan konsep utuh bimbingan di Indonesia, perlu diperhatikan komponen-komponen perbedaan budaya. Apalagi Indonesia dikenal dengan keragaman yang kompleks baik segi demografis, sosial-ekonomis, adat-istiadat, maupun latar budayanya. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan bangsa Indonesia dalam perspektif konseling lintas budaya, layaknya dikembangkan dimensi wawasan kebhinnekaannya dalam kerangka penegasan karakteristik keikaan yang kuat.

 

1. Multikulturalisme Indonesia di Sekolah

Pendidikan yang dimaksud hendaknya menegaskan dimensi-dimensi keragaman dan perbedaan. Dengan kata lain,kecenderungan pendidikan yang berwawasan lintas budaya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia abad-21. Supriatna (2011:168) mengatakan bahwa Suatu masalah yang berkaitan dengan lintas budaya adalah bahwa orang mengartikannya secara berlain-lainan atau berbeda, yang mempersulit untuk mengetahui maknanya secara pasti atau benar. Dapat dinyatakan, bahwa konseling lintas budaya telah diartikan secara beragam dan berbeda-beda; sebagaimana keragaman dan perbedaan budaya yang memberi artinya.

Andersen dan Cusher (1994) mengatakan bahwa pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Senada dengan itu Banks (1993:3) menyatakan bahwa pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan. Kemudian memberi apresiasi atas perbedaan dengan semangat egaliter. Sebaiknya sistem pendidikan nasional juga mengadopsi pendidikan multikulturalisme untuk diberlakukan dalam pendidikan sekolah, dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA. Multikulturalisme sebaiknya termasuk dalam kurikulum sekolah, dan pelaksanaannya dapat dilakukan sebagai pelajaran ekstra-kurikuler atau menjadi bagian dari kurikulum sekolah.

Terkait dengan layanan bimbingan dan konseling di Indonesia, Moh. Surya (2006) mengetengahkan tentang tren bimbingan dan konseling multikultural, bahwa bimbingan dan konseling dengan pendekatan multikultural sangat tepat untuk lingkungan berbudaya plural seperti Indonesia. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dengan landasan semangat bhinneka tunggal ika, yaitu kesamaan di atas keragaman. Layanan bimbingan dan konseling hendaknya lebih berpangkal pada nilai-nilai budaya bangsa yang secara nyata mampu mewujudkan kehidupan yang harmoni dalam kondisi pluralistik. Supriatna (2011), Konseling lintas budaya adalah pelbagai hubungan konseling yang melibatkan para peserta yang berbeda etnik atau kelompokkelompok minoritas; atau hubungan konseling yang melibatkan konselor dan klien yang secara rasial dan etnik sama, tetapi memiliki perbedaan budaya yang dikarenakan variabel-variabel lain seperti seks, orientasi seksual, faktor sosio-ekonomik, dan usia (

 “Multikulturalisme” pada dasarnya adalah pandangan dunia yang kemudian dapat diterjemahkan dalam berbagai kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap realitas keagamaan, pluralitas, dan multikultural yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme dapat juga dipahami sebagai pandangan dunia yang kemudian diwujudkan dalam kesadaran politik (Azyumardi Azra, 2007). Pada dasarnya, multikulturalisme yang terbentuk di Indonesia merupakan akibat dari kondisi sosio-kultural maupun geografis yang begitu beragam dan luas. Menurut kondisi geografis, Indonesia memiliki banyak pulau dimana stiap pulau tersebut dihuni oleh sekelompok manusia yang membentuk suatu masyarakat. Dari masyarakat tersebut terbentuklah sebuah kebudayaan mengenai masyarakat itu sendiri. Tentu saja hal ini berimbas pada keberadaan kebudayaan yang sangat banyak dan beraneka ragam.

Acuan utama bagi terwujudnya masyarakat Indonesia yang multikultural adalah multikulturalisme, yaitu sebuah ideologi yang mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Dalam model multikulturalisme ini, sebuah masyarakat dilihat sebagai mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat tersebut yang coraknya seperti sebuah mozaik. Di dalam mozaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat yang lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar, yang mempunyai kebudayaan yang seperti sebuah mozaik tersebut. Model multikulturalisme ini sebenarnya telah digunakan sebagai acuan oleh para pendiri bangsa Indonesia dalam mendesain apa yang dinamakan sebagai kebudayaan bangsa, sebagaimana yang terungkap dalam penjelasan Pasal 32 UUD 1945, yang berbunyi “Kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah puncak-puncak kebudayaan di daerah”(Pratama, 2008).

 

2. Peranan Konselor dalam Menghadapi Masyarakat Multikultural

Kesadaran budaya merupakan salah satu dimensi yang penting dalam memahami masyarakat dengan keragaman budaya. Hal ini akan membantu dalam memberikan makna akan pemahaman mengenai perbedaan yang muncul. Konselor sebagai pendidik psikologis memiliki peran strategis dalam menghadapi keragaman dan perbedaan budaya. Oleh karena itu, konselor perlu memiliki kompetensi dan menguasai ragam bentuk intervensi psikologis baik secara pribadi maupun lintas budaya. Pemahaman mengenai prilaku dan proses interaksi dalam kehidupan bermasyarakat menjadi factor penting dalam mewujudkan kesadaran budaya dalam pendidikan formal maupun informal. Factor utama yang harus dimiliki konselor adalah kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan kemajemukan dan keberagaman budaya, konselor harus peka terhadap kemajemukan budaya yang dimiliki individu; memiliki pemahaman mengenai rasial dan warisan budaya dan bagaimana hal tersebut secara personal dan professional yang mempengaruhi pengertian dan hal yang bisa terjadi dalam proses konseling, serta memiliki pengetahuan mengenai pengaruh social terhadap orang lain.

Konselor sebaiknya dapat meingkatkan penghargaan diri terhadap perbedaan budaya, sehingga menyadari streotipe yang ada dalam dirinya dan memiliki persepsi yang jelas mengenai pandangannya terhadap kelompok-kelompok monoritas sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk menghargai secara efektif dan pemahaman yang sesuai dengan perbedaan budaya (Brown&Williams, 2003). Konselor perlu memperkuat kesadaran mengenai budaya yang beragam dalam kehidupan manusia. Pentingnya memahami perbrdaan nilai-nilai, persepsi, emosi dan factor-faktor yang menjadi wujud kemajemukan yang ada. Kompetensi, kualitas dan guidelines mengenai kesadaran budayanya sendiri yang dapat diwujudkan dengan memiliki kesadaran dan kepekaan pada warisan budayanya sendiri, memiliki pengetahuan mengenai ras-nya dan bagaimana hal ini secara personal dan professional yang mempengaruhi proses konseling, serta memiliki pengetahuan mengenai kehidupan social yang dapat mempengaruhi orang lain.

 

 

 

 

F.    Simpulan

Isu-isu keragaman budaya mempengaruhi semua siswa. Konflik antara budaya minoritas mahasiswa asal dan budaya yang dominan dapat memiliki dampak yang signifikan pada pengalaman pendidikan mereka dan sosial di sekolah. Karena efek dari rasisme dan diskriminasi begitu luas, konselor sekolah harus mempertimbangkan cara-cara untuk melipat gandakan layanan mereka dengan mengembangkan program-program untuk mencapai semua anak. Tentu saja, jika dipaksa untuk membuat pilihan karena beban kasus besar, maka konselor harus memusatkan energi mereka pada siswa yang paling berisiko untuk tidak mencapai potensi mereka, kelompok yang paling beresiko untuk kegagalan dan konsekuensi jangka panjang dari kegagalan itu. Mempromosikan multikulturalisme adalah sebuah tantangan. Tetapi juga merupakan kesempatan bagi konselor sekolah untuk terlibat dalam membantu semua siswa, apa pun warna atau status social ekonomi, untuk belajar dan untuk mencapai pendidikan dan itu bisa membuat perbedaan besar dalam kehidupan seorang anak. Oleh karena itulah konselor sebagai orangtua bagi siswa sangat berperan penting dalam menjaga dan mengembangkan setiap potensi siswa di sekolah dengan cara menanamkan sikap saling menghormati antar suku budaya agar terhindar dari konflik antar ras yang dapat muncul akbibat dari keberagaman tersebut.

G.   DAFTAR PUSTAKA

Ferdiansyah. Muh. 2013. Peran Wali Kelas dalam Penyelenggaraan Bimbingan dan Konseling untuk Mencegah Permasalahan Siswa Pada Masyarakat Multikultural dan Modern di Sekolah. Prosiding Seminar Internsaional Konseling. Bali : Undiksha 

Hasibuan, Sofia Rangkuti. 2002. Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia, Teori Dan Konsep (Edisi Revisi). Jakarta: Dian Rakyat.

Kementrian Pendidikan Nasional. 2011. Multikultural (Kajian holistik tentang multikultural dari berbagai dimensi). [Online]. Terdapat di : http://www.p4tkpenjasbk.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1198:multikultural-kajian-holistik-tentang-multicultural-dari-berbagai-dimensi&catid=25:artikel&Itemid=454 (diunduh pada tanggal 16 April 2012)

Ria. 2012. Faktor Penyebab Multikultural di Indonesia. [Online]. Terdapat di:http://texbuk.blogspot.com/2012/02/faktor-penyebabmultikultural-di.html#ixzz1rJoL3PRShttp://my.opera.com/Putra%20Pratama/blog/show.dml/2743875 (diunduh pada tanggal 30 Maret 2012)

 Santrock, Jhon W. 2007. Remaja, edisi kesebelas. Jakarta: Erlangga.

 Supriatna, Mamat. 2011. Bimbingan dan Konseling Berbasis Kompetensi Orientasi Dasar Pengembangan Profesi Konselor. Bandung : Rajawali Pers

) Wira. 2006. Urgensi Pendidikan berbasis Multikultural. [Online]. Terdapat dihttp://blog.loksado.com/urgensi-pendidikan-berbasis-multikultural (diunduh pada tanggal 16 April 2012

 

 

II. Daftar Nama Dosen Program Studi Bimbingan dan Konseling

NO

NAMA DOSEN

TEMPAT/TANGGAL LAHIR

NIDN

BIDANG PENDIDIKAN

1.

DR. EVIA DARMAWANI, M.Pd, Kons

TANJUNG PANDAN/17 JANUARI 1960

 

S1 BK

S2 BK

S3 BK

PPK

2.

DR. TATY, M.Pd

PALEMBANG/16 FEBRUARI 1962

 

S1 PLS

S2 BK

S3 BK

3.

Drs. EDWAR ROMLI, S.E, M.M

PALEMBANG/28 FEBRUARI 1958

 

S1 BK

S2 MANAJEMEN

4.

M. FERDIANSYAH, M.Pd, Kons

PENGADONAN/23 APRIL 1987

02230488801

S1 BK

S2 BK

PPK

5.

NURLELA, M.Pd

GUNUNG KEMBANG BARU/13 MARET 1986

 

S1 BK

S2 BK

6.

AHMAD ROFI, M.Pd

BANDUNG/30 MARET 1989

 

S1 BK

S2 BK

7.

SYSKA PURNAMA SARI, M.Pd

LUBUK NGIN/19 NOVEMBER 1988

 

S1 BK

S2 BK

8.

KURNIA SARI, M.Pd,Kons

KARYADADI/28 OKTOBER 1989

 

S1 BK

S2 BK

PPK

9.

Dra. SUSUN NAYATI, M.Pd

TAPANULI SELATAN/10 DESEMBER 1950

 

S1 BK

S2 PU

10.

ROMADONA NOVERINA, S.Pd, M.Si

PALEMBANG/07 NOVEMBER 1971

 

S1 BK

S2

11.

ASMINTO, S.Psi, M.M

KARANG AGUNG/07 JUNI 1979

 

S1 Psi

S2 MANAJEMEN

12.

RAMITA DWI LESTARI, M.Pd

PALEMBANG/25 AGUSTUS 1987

 

S1 BHS INGRIS

S2 BHS INGRIS

13.

FEBRI ROTUA MANULANG, M.Pd

PALEMBANG/24 FEBRUARI 1991

 

S1 PGSD

S2 PGSD

14

DWI ANGGARINI.H, M.PD

DEPOK/3 OKTOBER 1980

 

S1 PKH

S2 PKH

15.

SHOMEDRAN, M.Pd

LUBUK LADUNG/ 16 MEI 1988

 

S1 PLS

S2 PLS

 

 

Pada tahun 1984 panitia STKIP PGRI Palembang yang diketuai oleh Drs. H. Usman Madjid, M.M. dituangkan dalam surat keputusan bersama Pengurus Daerah Tk. I PGRI dan YPLP PGRI Dati I Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 46/SK/PD.III PGRI/IVX/83, dan Nomor : 342A/SK/YPLP PGRI tanggal 1 Desember 1983, maka pada tahun akademik 1984/1985 diizinkan untuk menerima mahasiswa baru berdasarkan surat keputusan Koordinator Kopertis Wilayah II Nomor : 035/M.05.02/Kop.II/1984 untuk 4 jurusan/program studi yaitu Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, Jurusan Pendidikan MIPA, Program Studi Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Keempat Program Studi itu mendapat status "TERDAFTAR" melalui Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor 065/O/1986 tanggal 5 Februari 1986. Tahun 1985/1986 STKIP PGRI Palembang menambah 2 (dua) Program Studi yaitu Program Studi Pendidikan Kesenian dan Program Studi Pendidikan Olahraga. Program Studi Pendidikan Kesenian selama dua tahun tidak mendapat mahasiswa dan Program Studi Pendidikan Olahraga pada tahun ke tiga bergabung dengan Universitas 45 Bekasi. Pada tahun 1987 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memperoleh status “TERDAFTAR” melalui Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0634/O/1989 tanggal 22 September 1989 sebagai program studi baru.

Pada tahun 2000 STKIP PGRI Palembang dikembangkan menjadi Universitas PGRI Palembang, hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas Republik Indonesia Nomor : 97/D/O/2000, tanggal 9 Juni 2000. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) memiliki 5 (lima) jurusan dan 8 (delapan) program studi, yaitu Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni terdiri dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Jurusan MIPA terdiri Program Studi Pendidikan Matematika dan Program Studi Pendidikan Fisika. Jurusan IPS terdiri dari Program Studi Pendidikan Sejarah dan Program Studi Pendidikan Akutansi. Jurusan Ilmu Pendidikan terdiri dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Jurusan Pendidikan Olahraga terdri dari Program Studi Pendidikan Olahraga.

Berikut adalah beberapa jurusan pendidikan yang ada pada FKIP PGRI :

  1. Jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, dengan program studi;

a.       Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia

b.       Pendidikan Bahasa dan Sastra Inggris

  1. Jurusan Pendidikan MIPA, dengan program studi;

a.     Pendidikan Matematika

b.    Pendidikan Fisika

  1. Jurusan Pendidikan IPS, dengan program studi;

a.     Pendidikan Sejarah

b.    Pendidikan Akuntansi

c.     Pendidikan Geografi

  1. Jurusan Ilmu Pendidikan, dengan program studi;

a.     Pendidikan Bimbingan Konseling

b.    Pendidikan Anak Usia Dini

  1. Jurusan Pendidikan Olahraga dan Kesehatan;

a.     Program Studi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan

  1. Jurusan Pendidikan Kesenian;

a.     Program Studi Seni Drama, Tari dan Musik (SENDRATASIK)